KERJA KERAS PETANI DAN LEMAHNYA DUKUNGAN SEKTOR LAIN
Dalam kunjungan Presiden Megawati ke Mesir bertanya kepada Menteri Pertanian Bungaran Saragih yang mendampinginya: ”Mengapa produk-produk pertanian yang dipasarkan di Mesir ini lebih banyak bersumber dari Thailand dan China, tidak ada dari Indonesia”?. Mentanpun memberi penjelasan bahwa komoditi pertanian seperti yang disajikan di Mesir ini, sudah dihasilkan oleh petani Indonesia. Hanya saja para pedagang atau pengusaha Indonesia belum berkemampuan untuk memasarkannya sampai ke Mesir ini.
Ceritera ini sering dikemukakan oleh Mentan Bungaran Saragih pada berbagai pertemuan untuk menggambarkan betapa pentingnya dukungan sektor lain terhadap kerja keras petani.
Kondisi yang sama diceriterakan oleh Wakil Menteri Pertanian Dr. Bayu Krisnamurthi, sewaktu membuka Gelar Promosi Agribisnis IV (GPA IV) di Stasiun Agribisnis Soropadan Jawa Tengah akhir Juni yang lalu. Petani Indonesia sudah bekerja keras, tapi lemahnya dukungan sektor lain membuat kerja kerasnya petani ini, menjadi kurang memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani. Bayu memberi contoh nyata. Petani anggrek Indonesia sudah berhasil membudidayakan anggrek dengan baik sekali. Seandainya perusahaan penerbangan memberikan dukungan, dengan menyediakan cargo dengan harga khusus maka dapat membawa anggrek tersebut dalam bentuk kuncup dari Indonesia sehingga pada saat sampai di negeri Belanda tepat pada saat mekar, maka harganyapun akan meningkat.
Gambaran seperti ini berulang kembali dengan persoalan pemasaran/ekspor hortikultura dari Berastagi/Tanah Karo Sumatera Utara ke Singapura dan Malaysia. Walaupun permintaan produk hortikultura tinggi, tapi terkendala karena kurangnya infrastruktur seperti minimnya crane yang disediakan.
Menghadapi kenyataan ini Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dr. Gatot Irianto mengajukan pemikiran solusi untuk menggunakan pesawat. Artinya Pemerintah mendorong penggunaan low cost carrier transport berupa kargo pesawat maskapai penerbangan murah. Dengan memberikan harga khusus, sehingga akan menyingkat waktu pengiriman ke negara tujuan ekspor. Bahkan dalam rangka otonomi daerah Pemda perlu mensubsidi eksportir untuk menyewa kargo seperti yang dilakukan China, sehingga lebih banyak produk daerah yang diekspor.
Dalam pengembangan hortikultura masalah yang perlu dicarikan solusi adalah infrastruktur meliputi pengangkutan dan logistik seperti dari tingkat panen sampai dengan pengemasan dan cold storage yang tidak profesional.
Menteri Pertanian yang secara kebetulan melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara berjanji mengagendakan masalah ekspor hortikultura Sumut untuk dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan solusi sehingga mendapat dukungan dari sektor lain. Karena memang, keterlambatan eskpor akibat buruknya fasilitas pelabuhan harus diatasi secara lintas sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya.
Mumpung rancangan Undang Undang Hortikultura sedang dibahas Pemerintah dan DPR maka perlu diusulkan agar menampung juga adanya ketentuan standardisasi, sertifikasi produk hortikultura. Sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.